Hakim Tolak Gugatan, UFC Freedom 250 Tetap Digelar di Gedung Putih

Ajang UFC Freedom 250 dipastikan tetap berlangsung akhir pekan ini setelah hakim federal Amerika Serikat menolak permohonan gugatan darurat yang berupaya menghentikan penyelenggaraan acara tersebut di kawasan Gedung Putih.

Berdasarkan dokumen pengadilan yang dirilis pada Jumat (12/6) waktu setempat, Hakim Amit P. Mehta dari Pengadilan Distrik Federal untuk District of Columbia memutuskan bahwa para penggugat gagal membuktikan adanya kerugian yang tidak dapat diperbaiki maupun kerugian estetika yang cukup untuk memberikan dasar hukum agar perkara dapat dilanjutkan.

Gugatan diajukan oleh organisasi Public Integrity Project yang mewakili dua aktivis.

Mereka meminta pengadilan menghentikan UFC Freedom 250 dengan alasan penyelenggaraan acara olahraga komersial di kawasan federal dinilai melanggar aturan dan berpotensi merusak lingkungan serta situs bersejarah.

Namun, dalam putusannya, Mehta menyatakan kedua penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa mereka terdampak secara langsung oleh keputusan Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat maupun National Park Service yang mengizinkan acara tersebut berlangsung.

Hakim juga menyoroti waktu pengajuan gugatan yang dinilai terlalu terlambat.

Menurutnya, penyelenggaraan UFC Freedom 250 telah diumumkan hampir setahun sebelumnya, sementara pembangunan arena berbentuk "claw" di halaman selatan Gedung Putih sudah dimulai sejak akhir Mei.

Meski demikian, gugatan baru diajukan pada 7 Juni, lebih dari dua pekan setelah persiapan fisik terlihat jelas.

"Dilihat dari waktunya, hal itu melemahkan klaim bahwa para penggugat mengalami kerugian yang tidak dapat diperbaiki," tulis Mehta dalam putusannya.

Juru bicara Gedung Putih, Davis Ingle, menyambut baik keputusan tersebut.

"Pengadilan telah menolak upaya yang terlambat dan tidak berdasar untuk menghentikan acara UFC bersejarah yang digelar dalam rangka memperingati 250 tahun berdirinya negara kami. Kami berterima kasih atas keputusan yang tepat ini dan menantikan penyelenggaraan perayaan sekali seumur hidup di South Lawn Gedung Putih," ujarnya.

Sementara itu, UFC belum memberikan tanggapan resmi terkait putusan hakim tersebut.

Dalam putusannya, Mehta mengakui bahwa masyarakat memang memiliki kepentingan untuk mencegah eksploitasi komersial tanpa izin maupun kerusakan lingkungan terhadap kawasan bersejarah nasional.

Namun, menurutnya, karena para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang memadai, pengadilan tidak perlu memutus substansi persoalan tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan potensi kerugian besar apabila acara dibatalkan secara mendadak.

Pemerintah menyebut UFC telah menginvestasikan sekitar 60 juta dolar AS untuk penyelenggaraan event tersebut, sehingga penghentian melalui putusan pengadilan pada menit-menit akhir akan menimbulkan dampak finansial yang signifikan.

Selain itu, Mehta menilai arena "claw" yang dibangun di South Lawn hanya bersifat sementara sehingga risiko kerusakan lingkungan dinilai kecil.

Meski kalah di pengadilan, kuasa hukum Public Integrity Project, Brendan Ballou, menegaskan pihaknya tetap meyakini persoalan ini berkaitan dengan praktik korupsi dalam pemanfaatan fasilitas publik.

"Kasus ini bukan sekadar mengenai sebuah acara olahraga, melainkan tentang korupsi karena ada sejumlah pihak yang berpotensi memperoleh keuntungan dari pemanfaatan monumen publik. Kami menghormati keputusan pengadilan, tetapi akan terus mengajukan perkara serupa untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap praktik korupsi di Amerika Serikat," kata Ballou.

Rangkaian UFC Freedom 250 akan diawali konferensi pers di Lincoln Memorial pada Jumat, dilanjutkan seremoni timbang badan di kawasan The Ellipse pada Sabtu, sebelum puncak pertarungan digelar di halaman selatan Gedung Putih pada Minggu.

Selain itu, penyelenggara juga menyiapkan festival penggemar selama dua hari di kawasan The Ellipse.

Artikel Tag: ufc, dana white