Presiden kurang yakin RI siap jadi tuan rumah MotoGP

Ligaolahraga - Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas di kantor kepresidenan Jakarta, Senin (12/1) rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah balap MotoGP 2017 perlu dikaji ulang secara lebih teliti dan mendalam.

Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Bidang PMK Puan Maharani, Menpora Imam Nahrawi, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, dan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, lapor Gatra.com. 

Proses menuju MotoGP di Indonesia pada 2017-2019 memasuki tahap genting. Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi payung hukum penyelenggaraan MotoGP Indonesia belum juga ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Jokowi justru meminta kementerian terkait untuk mengkaji ulang rencana ini. Pria asal Solo itu ingin memastikan apakah Indonesia benar-benar siap untuk menggelar balap motor paling bergengsi di dunia tersebut.

Diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Presiden juga memerintahkan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membuat master plan soal penyelenggaraan MotoGP.

"Presiden menugaskan Kemenpora untuk membuat master plan atau petunjuk pelaksanaan MotoGP 2017. Apakah memang kita siap atau apa yang harus dilakukan ke depannya," kata Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Terbatas dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1/2016).

Waktu yang diberikan Presiden untuk Kemenpora menyiapkan hal tersebut tak begitu lama. Ini dapat dimaklumi mengingat batas waktu yang diberikan Dorna Sport S.L, selaku operator MotoGP, hanya sampai 31 Januari 2016. "Selambat-lambatnya 2 minggu," ujar Puan.

Sebelumnya diberitakan, ada tiga hal yang harus dipenuhi agar Keppres bisa diteken Presiden. Selain master plan, kontrak dari Dorna dan surat pernyataan yang berisi status Sirkuit Sentul juga harus disediakan.

"Keppres MotoGP tidak akan pernah ditandatangani Presiden jika tiga hal itu tidak diselesaikan," ungkap juru bicara Kemenpora, Gatot S. Dewa seperti dikutip Brotoola.com.

Pemerintah Indonesia berharap dapat menjadi salah satu tuan rumah MotoGP 2017. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar persiapan dikaji lebih matang.

Demikian dikemukakan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

"Pada rapat hari ini Presiden memutuskan bahwa harus dikaji dulu apakah kemudian Indonesia memang benar-benar siap melaksanakan MotoGP 2017," kata Puan saat jumpa pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/1).

Presiden kata Puan, menugaskan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) untuk membuat master plan atau petunjuk pelaksanaan MotoGP 2017.

"Apakah memang kita, siap ataukan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Selambat-lambatnya dua minggu," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menyatakan, presiden meminta pengkajian kembali rencana pelaksanaan MotoGP di Tanah Air.

"Karena ini bukan sesuatu yang main-main. Tapi harus kita siapkan secara matang, baik penyelengaraan maupun pihak-pihak yang terlibat," kata Imam.

Pemerintah kata Imam, mendukung sepenuhnya penyelenggaraan MotoGP tidak hanya 2017, tapi sampai tahun 2019.

"Semoga ujungnya Indonesia dipercaya kembali menjadi tuan rumah Formula One (F1) di masa-masa mendatang setelah MotoGP ini," kata Imam seperti dikutip Beritasatu.com.

Artikel Tag: motogp, sirkuit Sentul, jokowi, Puan Maharani, Imam Nahrawi