Berita PON XIX 2016: Soal Wildcard, Sembilan Provinsi Gugat ke Dewan Hakim PB PON

LigaOlahraga - Berita PON XIX 2016: Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Sebanyak Sembilan Pengprov Pordasi peserta Pekan Olahrana Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat menolak wild card yang diberikan kepada kuda pacu tuan rumah, yang mana hanya dua Provinsi yang tidak menolak adanya wild card tersebut.

Kesembilan provinsi yang menolak wild card tersebut adalah Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan tiga provinsi yang tidak menolak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

Mereka menyatakan keberatan dan menyampaikan gugatan kepada Dewan Hakim PB PON dan meminta ketentuan wildcard itu dibatalkan.

“Karena aturan itu sangat mencederai nilai-nilai sportivitas, maka kami mohon agar Panitia Besar PON XIX/2016 Jabar cq. Panitia Pelaklsana PON XIX cabang olah raga Berkuda/Pacuan, untuk membatalkan wildcard tersebut.” Demikian pernyataan Alex Asmasoebrata, Ketua Pordasi DKI Jakarta di Bandung, yang mewakili Sembilan Pengprov Pordasi yang menggugat ke Dewan Hakim PB PON. Seperti dikutip oleh situs resmi PON XIX 2016 (20/9/2016).

Sementara itu sejumlah atlet Berkuda masih bertahan di Pangandaran dan menyatakan kesiapannya untuk bertanding. Salah seorang kontingen DKI Jakarta, Amin, mengatakan, kesiapannya dalam final 28 September 2016. “Mereka tak tahu soal protes wildcard,” katanya.

Sementara Sony Dahlan dari KONI Provinsi Riau menambahkan bahwa tidak ada di teknical Hand Book (THB) yang mengatur tentang wild card langsung masuk final. Perlakuan tuan rumah kepada kontingen lain dengan memberikan wild card untuk tuan rumah itu tidak bisa diterima akal sehat sebagai orang olahraga.

“Bagaimana ceritanya kuda-kuda lain sudah harus berbacu di babak kualifikasi beberapa kali, sementara 10 kuda tuan rumah yang dapat wild card ongkang-ongkang kaki menunggu di final,” katanya kesal.

Artikel Tag: pon 19 2016, pon jawa barat 2016, Cabang Berkuda, pemkab jawa barat