Piala Kemerdekaan Ilegal Dan Melanggar Hukum

Ligaolahraga.com – PSSI mengingatkan kepada para anggotanya klub-klub Divisi Utama yang telah mendapatkan undangan dari Tim Transisi Kemenpora RI untuk mengikuti turnamen Piala Kemerdekaan.

Dalam hal ini, PSSI selaku federasi sepak bola Indonesia, meski disanski oleh FIFA, menghimbau kepada klub-klub DU agar tidak salah langkah dengan mengikuti turnamen tersebut.

Seperti yang diketahui, Tim Transisi telah mengundang klub Divisi Utama agar ikut dalam Piala Kemerdekaan yang rencananya digelar pada 24 Juli hingga 15 Agustus 2015 mendatang. Dalam surat undangan tersebut, dilampirkan perjanjian dan ditandatangani Anggota Tim Transisi, Tommy Kurniawan yang disebutkan sebagai Sekertaris Jenderal.

“Ini turnamen tidak jelas, PSSI mengingatkan anggotanya supaya tidak salah langkah mengikuti turnamen atau kompetisi Tim Transisi yang tidak diakui FIFA. Dari konteks sepak bola tidak jelas, turnamen atau kompetisi. Dibilang kompetisi, sementara kompetisi ada tahapannya, bukan tim diundang. Istilahnya saja sudah rancu," ujarTommy Welly, selaku Juru Bicara PSSI saat jumpa pers di Kantor PSSI, Jumat (26/6) kemarin.

Pria yang akrab disapa Bung Towel ini juga menambahkan, bahwa PSSI sudah mempelajari surat undangan Tim Transisi yang didapat dari klub. Menurut Tommy, Tim Transisi mewajibkan agar peserta mematuhi peraturan sesuai regulasi FIFA serta fair play FIFA.

"Bagaimana caranya sebuah Tim yang bukan termasuk anggota FIFA memberikan perintah kepada klub-klub untuk menggunakan regulasi FIFA? Di poin E disebutkan bahwa klub peserta Piala Kemerdekaan harus selesaikan seluruh pertandingan. Apabila dilanggar akan disanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Ini tidak lazim. Kami harus proteksi klub anggota agar tidak bermasalah di kemudian hari," sambung Bung Towel yang juga komentator di berbagai televisi nasional ini.

Sementara itu, dari sisi hukum, Direktur Legal PSSI, Aristo Pangaribuan menilai langkah Tim Transisi telah melanggar hukum. Karena sesuai hasil putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara, segala kegiatan Tim Transisi yang merupakan bagian dari Surat Keputusan Pembekuan Kemenpora kepada PSSI, tidak dilindungi badan hukum.

"Sudah menjadi kewajiban PSSI untuk melindungi kepentingan anggotanya. Didalam Statuta PSSI pasal 4, bahwa kegiatan olahraga sepakbola itu dilakukan oleh induk organisasinya, oleh karena itu PSSI berkewajiban untuk menjelaskan setelah klub klub Divisi Utama melaporkan kepada PSSI perihal undangan Tim Transisi Kemenpora dan  bagaimana menyikapi hal ini,” Aristo Pangaribuan.

“Tim Transisi itu ilegal, segala bentuk kegiatannya ilegal karena tim Transisi Kemenpora sudah tidak memiliki legal standing. Tim Transisi tidak punya kapasitas untuk melakukan perbuatan apapun. Karena ada penetapan PTUN No 091 tahun 2015 yang menyatakan bahwa SK 01307 tentang Pembekuan PSSI yang juga payung hukum dari tim transisi, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk sementara sampai adanya suatu keputusan hukum tetap," tegas Direktur Legal  PSSI ini.