Piala Kemerdekaan Haram Gunakan Dana APBN

Menurut PSSI, turnamen Piala Kemerdekaan yang akan digelar Kemenpora RI haram menggunakan dana APBN.

Ligaolahraga.com – Gagasan Tim Transisi Kemenpora yang akan menggelar Piala Kemerdekaan menjadi sebuah tanda tanya bagi induk organisasi sepak bola Indonesia, PSSI. Karena klub-klub Divisi Utama yang merupakan anggota PSSI, diundang oleh Tim Transisi untuk mengikuti Piala Kemerdekaan, dan dijanjikan uang akomodasi berupa penginapan, perjalanan, hingga match fee.

Menurut Direktur Legal PSSI, Aristo Pangaribuan, dalam APBN tidak ada anggaran untuk kegiatan olahraga profesional seperti yang digelar oleh Tim Transisi.

"Karena apabila dari DIPA anggaran Kemenpora itu adalah hal yang mustahil karena anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan Tim Transisi tidak ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kemenpora tahun 2015," ujar Aristo Pangaribuan (26/6).

"Di dalam APBN tidak ada mata anggaran untuk olahraga profesional, karena pembiayaan olahraga profesional sudah diharamkan sejak tahun 2011. Apabila pendanaannya berasal dari swasta atau sponsor, hal itu harus dipertanyakan kembali karena pihak swasta tidak bisa tiba-tiba memberikan sponsor, atau bantuan atau, hibah kepada pemerintah,” sambungnya.

"Kemenpora dan Tim Transisi harus tahu bentuk dana dari swasta tersebut apakah pinjaman atau hibah, dan tidak bisa pihak pemerintah tiba-tiba menerima dana dari swasta, karena jalurnya harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama PP 10 tahun 2011 tentang tatacara penerimaan pinjaman luar negeri dan hibah dan PP 45 tahun 2013 tentang pelaksanaan APBN," lanjut Direktur Legal PSSI ini.

Aristo juga menyinggung, bahwa kegiatan olahraga profesional berdasarkan UU No.3/2005 dan PP No.16/2007 dan PP No.17/2007, harus berada di bawah naungan induk cabang olahraga, dalam hal ini PSSI. Jadi Tim Transisi tidak bisa sera-merta menggelar turnamen tanpa komunikasi dengan PSSI.

"Segala bentuk kejuaraan sepakbola baik kompetisi maupun turnamen yang lingkupnya mencapai tingkat nasional sudah menjadi tanggung jawab PSSI, oleh karena itu Kompetisi Piala Kemerdekaan yang bukan menjadi tanggung jawab PSSI karena tidak melalui persetujuan PSSI adalah kegiatan yang melanggar hukum atau turnamen yang ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.