Kepala Regulator Sepak Bola Independen Ungkap Kewenangan Paksa Penjualan Man City
Kepala Regulator Sepak Bola Independen Ungkap Kewenangan Paksa Penjualan Man City - sumber: (givemesport)
Berita Liga Inggris – Ketua Regulator Sepak Bola Independen (IFR), David Kogan, mengungkapkan langkah yang bisa diambil terhadap pemilik Manchester City jika terbukti menjalankan klub secara tidak benar. Saat ini, City sedang dalam proses banding setelah dinyatakan bersalah melanggar aturan keuangan Liga Premier.
Pada September 2026, sebuah Komisi independen menemukan bahwa antara tahun 2009 dan 2018, City mengatur kontrak dan kesepakatan palsu untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya secara artifisial. Tindakan ini dilakukan untuk menyembunyikan keuangan mereka, sehingga melanggar batas pengeluaran Liga Premier dan UEFA. Selain itu, City juga melakukan beberapa pelanggaran terkait kewajiban kerja sama dalam penyelidikan.
Jika banding City tidak berhasil, hukuman berat bisa dijatuhkan, termasuk kemungkinan pencopotan pemilik asal Abu Dhabi. Kogan menyebut bahwa IFR memiliki ‘kekuasaan mutlak’ untuk memaksa penjualan klub jika dinilai pengelolaan klub tidak layak atau tidak sesuai dengan aturan.
Manchester City sebagian besar dimiliki oleh Abu Dhabi United Group yang dipimpin Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Namun, kepemilikan ini bisa berubah jika klub dikenai sanksi akibat pelanggaran aturan Liga Premier. Kogan menegaskan bahwa IFR dapat meminta pemilik untuk mundur jika pengelolaan klub dianggap tidak pantas.
Ketika ditanya apakah pemilik bisa menolak sanksi ini, Kogan menjawab: “Tidak, kami punya kekuasaan mutlak untuk melakukannya.” Ia juga menambahkan bahwa IFR belum akan memutuskan apakah akan melakukan investigasi kedua terhadap City hingga semua pertanyaan terjawab.
Meskipun ada dorongan untuk mencopot pemilik City, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyatakan ketidaksetujuannya. Ia menganggap pemilik City sebagai mitra penting dalam pembangunan Manchester. Namun, Kogan menegaskan bahwa ia akan mundur jika ada intervensi politik dalam investigasi IFR, menegaskan independensi lembaganya dari tekanan politik.