Kemenpora Pertemukan KONI Dengan Tim Transisi, Tanpa PSSI

Ligaolahraga.com – Kementerian Pemuda dan Olahraga segera bertindak dalam menyelesaikan masalah yang menganggu gelaran Pra PON cabang olahraga sepak bola. Kemenpora memanggil dua pihak yang bermasalah, yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Tim Transisi Kemenpora, Selasa (6/10).

Dipanggilmya KONI dan Tim Transisi ini bertujuan untuk mencari titik temu tentang permasalahan yang ada. Pelaksanaan pertandingan Pra PON di beberapa zona mengalami masalah, karena tidak adanya izin pertandingan dari pihak kepolisian.

Tak keluarnya izin dari pihak Kepolisian tersebut, merupakan imbas dari surat yang di keluarkan oleh Tim Transisi bernomor 175/TT-KEMENPORA/IX/2015. Dalam surat Tim Transisi, menyebutkan bahwa Asosiasi Provinsi PSSI harus tunduk di bawah Tim Transisi. Apabila melanggar, mereka akan mengambil tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan, pihak KONI sendiri melalui surat tertanggal 26 Agustus 2015, telah memberikan kewengan kepada PSSI selaku federasi sepak bola Indonesia, untuk menjadi pelaksana dan penyelenggara babak kualifikasi cabang olahraga sepak bola. Namun Tim Transisi tidak ingin hal itu, karena status PSSI yang dalam masa pembekuan oleh pemerintah.

"Kami akan mempertemukan KONI dengan Tim Transisi perihal masalah Pra PON. Mereka kami panggil di gedung Kemenpora, Selasa (6/10/2015) pukul 13.00 WIB," kata Juru Bicara Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, seperti dilansir Bola.com.

"Kami hanya membatasi pertemuan ini untuk KONI dan Tim Transisi, dan tidak mengajak PSSI karena pembekuan terhadap mereka masih berlangsung," tambahnya.

Ketua KONI Pusat,  Tono Suratman, mengaku geram dengan langkah yang diambil Tim Transisi yang berakibat pelaksanaan Pra PON menjadi berantakan. Seperti yang terjadi pada zona Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Bali yang termasuk Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, terpakksa batal terlaksana sesuai jadwal akibat tidak ada ijin dari kepolisian.

"Sikap Tim Transisi jelas menyalahi aturan. Tim Transisi tidak seharusnya berada dalam PON karena memang mereka tidak termasuk dalam organisasi Pra PON," ujar Tono Suratman.