Pebulutangkis Malaysia Diwajibkan Teken Perjanjian Anti Korupsi

Berita Badminton: Buntut dari kasus dua pemain Malaysia yang dituduh melakukan pengaturan pertandingan, para pelatih daerah dan pelatih nasional di Malaysia akan diminta oleh Federasi Badminton Malaysia (BAM) untuk menandatangani perjanjian "antikorupsi".

Ini adalah bagian dari upaya BAM untuk melawan kasus pengaturan pertandingan.
Presiden BAM Datuk Seri Mohamad Norza Zakaria mengatakan bahwa ini adalah salah satu langkah untuk pencegahan yang diambil agar para pemain bersih dari segala kecurangan.

“Kami tidak akan hanya bertindak setelah keputusan (oleh Federasi Badminton Dunia, BWF) pada dua pemain tetapi kita mulai dari sekarang, secara bertahap untuk mendidik para pemain," kata Norza.

“Jadi, kami akan menandatangani perjanjian (oleh pemain dan pelatih) pada 28 April dan kami akan bekerja sama dengan Komisi Anti Korupsi Malaysia. Kami akan menjelaskan kepada para pemain serta pelatih tentang proses dan kebutuhan untuk melawan pengaturan pertandingan. Kami ingin mendidik mereka melawan kegiatan semacam itu,” Norza menambahkan.

Sementara itu, Norza menolak untuk berspekulasi mengapa BWF begitu lama dalam memberikan putusan kepada kedua pemain (setelah sidang diadakan pada 26-27 Februari 2018 lalu).

“Pertama-tama, mereka bukan pemain tim nasional kami, jadi kami tidak bisa berspekulasi. Jika mereka tidak bersalah, maka itu bagus."

“Kami tidak dapat menghukum mereka sebelum hukuman resmi dikeluarkan (oleh BWF). Kami tidak ingin hanya fokus pada dua pemain tetapi untuk membantu pemain BAM lain menghindari kegiatan yang tidak sehat ini," pungkas Norza.

BWF memanggil dua pemain profesional Malaysia untuk menghadiri sidang di Singapura pada bulan Februari lalu atas tuduhan enam pengaturan pertandingan di enam turnamen yang berbeda antara tahun 2013 hingga 2016.

Artikel Tag: Norza Zakaria, bam, BWF